Polri Cium Pengerahan Massa Saat Sidang Tuntutan Ahok

Lintasglobal6 - Sidang pembacaan tuntutan kasus dugaan penodaan terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama akan dilangsungkan pada Selasa (11/4/2017).

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, Polri telah mencium adanya pengerahan massa.

"(Aktor pengerahan massa) sudah dicium semua," kata Boy di Hotel Aryaduta, Jakarta, Sabtu (8/4/2017).

Boy menegakan, usulan penundaan sidang yang dilontarkan oleh Polda Metro murni atas dasar keamanan. Kepolisian, kata dia, berharap situasi menjelang pemungutan suara pada Rabu (19/4/2017) dapat berjalan dengan damai.

"Kepolisian mengharapkan agar suaszna kondusif, aman, dan damai. Sehingga proses Pilkada bisa berjalan lancar, persiapan berjalan lancar," ucap Boy.

Meski belum ada keputusan tanggal sidang, Boy mengatakan Polri akan menurunkan personel ekstra.

Namun, ia tidak menyebutkan lebih jauh jumlah personel yang akan diterjunkan.

Boy menuturkan, Polda Metro juga menunda penyelidikan terhadap laporan yang ditujukan kepada calon Gubernur Anies Baswedan. Anies dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik dengan menyebut adanya 300 titik penggusuran di Jakarta.

"Iya, biar adil," ujar Boy.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan, surat Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan soal penundaan pembacaaan penuntutan terhadap terdakwa kasus dugaan penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bukan sebuah keputusan yang mengikat.

Surat itu sifatnya rekomendasi yang ditujukan kepada Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Polda Metro Jaya menganggap perlu ada penundaan hingga pilkada serentak putaran kedua berakhir untuk menjaga stabilitas keamanan.

"Itu wajar dilakukan dan bukan intervensi, intrik-intrik atau pun itu, tidak ada," ujar Martinus di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (7/4/2017).

Martinus mengatakan, surat tersebut bagian dari koordinasi kepolisian dengan pengadilan karena melihat situasi keamanan yang lebih luas.

Polri, khususnya Polda Metro Jaya, bertanggung jawab penuh memelihara keamanan selama berjalannya sidang.

Jika putusan dibacakan sebelum hari pencoblosan, maka dikhawatirkan dapan menimbulkan gejolak di masyarakat.

"Landasannya adalah itu untuk memelihara ketertiban dan menjamin kewenangan umum," kata Martinus.

Lebih jauh, polisi tak berwenang memutuskan adanya penundaan sidang. Oleh karena itu, surat tersebut diajukan sebagai bahan pertimbangan majelis hakim untuk memutuskan untuk melanjutkan sidang atau tidak.

"Keputusan ada di tangan majelis hakim nantinya. Tapi adalah bagian bentuk tanggung jawab bapak Kapolda yang mengelola keamanan di wilayah hukumnya," kata Martinus.

Calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, mengaku belajar banyak dari kasus dugaan penodaan agama yang kini sedang dia hadapi.

Ahok mengatakan, hakim sempat bertanya cara dia menyikapi masalah tersebut.

"Dari peristiwa ini saya belajar banyak. Sampai hakim tanya, 'kenapa kamu kalem?'. Ya kalem lah kan sudah sidang banyak berapa kali," ujarAhok di Kantor GP Ansor, Jalan Kramat Raya, Jumat (7/4/2017).

Para banser dan kader NU yang hadir dalam kesempatan itu tertawa mendengar cerita Ahok. Dalam pertemuan tersebut, Ahok menjelaskan dirinya tidak pernah melakukan penodaan terhadap agama.

Ahok kemudian menyampaikan ada seorang saksi ahli dalam persidangan yang menceritakan sejarah turunnya surat Al-Maidah ayat 51. Menurut Ahok, saksi ahli tersebut begitu cerdas dalam memberikan penjelasan.

Ahok pun meminta para banser dan kader NU ikut mendoakan agar dia bisa melalui masalah ini. Ahok berharap jaksa tidak terpengaruh tekanan massa.

"Doakan saya juga nih. Jelas-jelas aku enggak nista agama kok. Mudah-mudahan Jaksa berani. Jangan karena (tekanan) massa, lalu enggak berani tuntut saya bebas," ujar Ahok.

Pekan depan, persidangan kasus dugaan penodaan agama dilanjutkan dengan agenda pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum.

Setelah Pengadilan Negeri Jakarta Utara memastikan sidang penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama atauAhok digelar pada Selasa (11/4/2017), Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara Hasoloan Sianturi mengatakan pembacaan tuntutan tetap dibacakan dan tidak ditunda seperti permintaan Kapolda Metro Jaya.

"Artinya bagaimana pun (ada permintaan penundaan), namanya beracara itu ada tata tertibnya, acaranya itu yang kita bisa pegang," kata Sianturi kepada Kompas.com, Jumat (7/4/2017).

Sianturi mengatakan sidang hanya bisa ditunda jika dimohonkan di muka persidangan oleh Kejaksaan atau penasihat hukum Ahok. Jika sudah diminta, majelis hakim baru bisa mempertimbangkan.

"Pihak berperkara baik jaksa maupun terdakwa yang meminta nanti akan disikapi setelah dipertimbangkan," kata Sianturi.

Adapun Humas Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Waluyo mengatakan pihaknya tidak akan memohonkan ke hakim. Namun pihaknya tidak keberatan jika hakim menunda sidang.

"Jaksa tidak ada kewajiban untuk melakukan itu (meminta penundaan), sebab suratnya tidak ditujukan kepada jaksa tapi kepada hakim," kata Waluyo.