Ternyata Anies Tidak Punya Hati Nurani Yang Sudah Menjanjikan Untuk Membuat Rumah menjadi Dp0% Ternyata Hanya Bohongan Untuk PILKADA.

Lintasglobal6 - Ini jelas kebohongan publik, karena telah mendeclare sebuah janji yang isinya dilarang oleh peraturan perundang-undangan, yakni mengenai Kredit Pemilikan Rumah tanpa DP atau DP 0%.

Padahal dari aspek otoritas, kewenangan menentukan KPR dengan besarannya berapa apakah dibebaskan sama sekali 0% atau dalam jumlah tertentu, sepenuhnya merupakan kekuasaan Gubernur Bank Indonesia bukan kekuasaan Gubernur DKI Jakarta atau calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Program kampanye Anies-Sandi tentang kredit pemilikan rumah/KPR tanpa DP, telah diklarifikasi oleh Gubernur Bank Indonesia sebagai bertentangan dengan Peraturan Gubernur Bank indonesia.

Ini bukan saja kebohongan publik tetapi juga hal itu merupakan Perbuatan Melanggar Hukum, karena KPR tanpa DP atau DP 0% itu dilarang oleh Peraturan Gubernur Bank Indonesia/PBI No. : 18/16/PBI/2016, Tentang Rasio Loan to Value.

Ini penyampaian program yang sama sekali tidak mendidik masyarakat dan merusak misi partai politik yakni memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Ini model kampanye yang benar-benar meracuni masyarakat, karena memberi harapan fatamorgana kepada masyarakat terhadap sesuatu yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Disamping itu Undang-Undang Partai Politik juga mengharuskan kepada setiap kadernya atau pada setiap calon pemimpin untuk tampil menyampaikan gagasan dan/atau program di hadapan publik tetapi dengan tetap mengedepankan aspek pendidikan politik yang baik, bukan bualan.

Penjelasan Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo yang menegaskan tentang larangan praktik downpayment (DP) 0% pada KPR, menanggapi program kampanye Anies-Sandi, jelas merupakan sebuah tamparan keras, sekaligus sebuah pernyataan yang bertujuan melindungi masyarakat dari informasi yang menyesatkan yang disampaikan oleh Anies-Sandi sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Agar publik tidak begitu saja mempercayai janji kampanye KPR tanpa DP yang disampaikan secara terbuka melalui siaran langsung televisi dalam acara Debat Pasangan Calon.

Baca: Penjelasan Anies terkait Program Rumah DP Nol Rupiah

Apalagi soal KPR tanpa DP bukan wewenang Gubernur/Kepala Daerah melainkan sepenuhnya wewenang Gubernur Bank Indonesia.

Karena itu program KPR tanpa DP jelas merupakan sebuah kebohongan publik dari Anies-Sandi sebagai calon pemimpin demi meraih kekuasaan.

Oleh karena TIM PEMBELA DEMOKRASI INDONESIA/TPDI mendesak Anies-Sandi, Partai Gerindra dan PKS, Tim Sukses untuk segera meralat atau mencabut program kampanye berupa KPR tanpa DP atau DP 0% dan selanjutnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada publik.

Karena program kampanye demikian sangat tidak mendidik dan tidak membangun budaya hukum berupa ketaatan pada hukum, melainkan mengajarkan konstituen untuk melakukan praktik KPR yang melanggar hukum.

Selain itu harus meminta maaf kepada seluruh pemirsa dan masyarakat pemilih di seluruh Jakarta.

Petrus Sitorus

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) & Advokat Peradi