Pasukan Israel tahan 100 lebih warga Palestina terkait demo Yerusalem

Lintasglobal6 - Pasukan Israel menahan lebih dari 100 warga Palestina saat demonstrasi selama tiga hari di wilayah pendudukan Palestina (oPt). Pernyataan tersebut dikeluarkan oleh kelompok hak asasi manusia Addameer, Minggu (10/12).

Menurut kelompok tersebut, demonstrasi hari pertama dilakukan pada Kamis (7/12). Pasukan pendudukan Israel menahan sekitar 35 sampai 40 warga Palestina dari Yerusalem Timur, dan sekitar 25 orang dari Hebron, termasuk beberapa anak. Sebagian besar tahanan Yerusalem sudah dibebaskan secara kondisional.

Tahanan termasuk tiga wanita, dua di antaranya berasal dari Yerusalem Timur. Pada Kamis (7/12), 22 orang ditangkap dari desa Qussra, di distrik Nablus.

"Penangkapan ini muncul sebagai reaksi atas demonstrasi damai yang diselenggarakan oleh penduduk desa dalam menanggapi pembunuhan seorang penduduk desa oleh seorang pemukim pekan lalu," kata Addameer.

Dia menambahkan sejauh ini pasukan penduduk hanya membebaskan satu tahanan dan total menjadi 21 tahanan. Menurut Addameer, dalam beberapa hari terakhir, Yerusalem Timur sudah menjadi sasaran khusus. Pasukan Israel membangun beberapa pos pemeriksaan dan meningkatkan jumlah pasukan mereka di daerah sekitar Gerbang Damaskus dan Jalan Salah al-Deen.

Tindakan semacam itu termasuk reaksi kekerasan terhadap bentuk demonstrasi apapun. Addameer menjelaskan daripada mengakui status narapidana sebagai orang-orang yang dilindungi berdasarkan hukum humaniter internasional, Israel mendaftarkan Jerusalemite sebagai petugas keamanan atau kriminal.

"Jika seorang Jerusalemite dituduh melakukan pelanggaran yang dilakukan di Yerusalem atau wilayah di dalam Jalur Hijau, dia akan diadili di hadapan pengadilan sipil Israel, menurut KUHP 1977, Undang-undang Pencegahan Terorisme 1948 dan Pidana 1982 Prosedur Hukum," kata Addameer, seperti dilansir dari Middle East Monitor, Rabu (13/12).

"Yuridiksi pengadilan militer bisa diperluas ke penduduk Palestina di Yerusalem Timur jika mereka melakukan pelanggaran atau memiliki hubungan dengan Tepi Barat," kata dia.

Addameer mendesak pasukan Israel segera melepaskan para narapidana. Untuk negara pihak ketiga yang menekan pemerintah pendudukan Israel, agar menghormati kewajiban mereka, Palestina, berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter internasional, dan meminta pertanggungjawaban atas pelanggaran yang telah mereka, pasukan Israel, lakukan.